Rapat Forum SKPD DPPKP 2015

Rapat forum SKPD Kabupaten Purworejo tahun 2015/2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor DPPKP kabupaten Purworejo, Kamis (26/2), dihadiri sekitar 90 orang yang terdiri dari anggota DPRD (Komisi B dan C), Setda (Asisten II), Bappeda, Dinas SDA dan ESDM, DPPKAD, Kehutanan dan Perkebunan, Diperindagpar, Kantor Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, semua Camat, Gapoktan dan PPL Koordinator dari 16 kecamatan juga KTNA. Forum tersebut dibuka langsung oleh Kepala DPPKP Kabupaten Purworejo, Ir. Dri Sumarno.
Kepala Bappeda diwakili Ir. M. Riyanto mengatakan dalam sambutannya bahwa alokasi anggaran tergantung kinerja SKPD.
Rapat forum SKPD ini adalah finaliasi kegiatan yang menjadi rencana kerja SKPD untuk tahun 2016 mendatang, baik kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Kemudian Rencana Kerja (Renja) yang telah disepakati SKPD dapat diselaraskan dengan hasil reses DPRD. Melalui forum ini juga diharapkan diperoleh data kegiatan yang meliputi lokasi kegiatan, aspek legal, volume kegiatan dan anggaran, sehingga Renja 2016 dapat disusun finalilsasinya sebelum dibahas melalui musrenbang tingkat kabupaten.
Resume Rapat Forum SKPD DPPKP Kabupaten Purworejo, antara lain :
1. Serapan kegiatan belum mengakomodir hasil reses, 2. Balai benih kerjasama dengan kelompok, 3. Pemungutan PAD diikuti perbaikan pra dan sarana, 4 Kegiatan hasil reses akan diikuti dengan proposal, 5. Pembangunan irigasi yang kurang tepat di sekitar Kali Jali, 6. Pencegahan pengobatan ikan di sekitar Kali Jali dan mohon penebaran bibit ikan, 7. Alat pertanian banyak yang tidak difungsikan oleh kelompok tani, 8. Hasil musrenbang tingkat kecamatan banyak yang belum terakomodir, 9. Peta komoditas unggulan dan peta yang lain belum dianggarkan, supaya mendapat prioritas, 10. Pameran agro-ekspo perlu ditambah, 11. Mengusulkan akses nelayan dan pariwisata (Keburuhan Kecamatan Ngombol), 12. Pengelolaan areal pertanian ketahanan pangan, 13. Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan bero dan kegiatan peningkatan produktivitas dan mutu hortikultura diusulkan untuk ditambah lokasi (Dinas SDA & ESDM).
Jawaban (Kesimpulan) :
1. Rata-rata kepemilikan lahan 0,25 ha belum memenuhi skala usaha, sehingga petani belum makmur, 2. Produk pertanian menggunakan nama lokal (Purworejo), 3. Revisi Perda RPH,4. Proposal harus masuk paling lambat Maret, 5. Pembangunan Dam dan pemakaian pestisida di perairan umum, 6. Kegiatan lebih sedikit, tetapi menjawab sasaran RPMJD, 7. Bappeda sudah ada roadmap produk unggulan daerah, 8. Penerapan LP2B ada konsekuensi dan sanksi hukum untuk penetapannya perlu dikaji.
> Lihat foto selanjutnya di sini